Kajian Edisi World Rabies Day 2018 – Pemerintah Canangkan Program “Indonesia Bebas Rabies 2020”

Rabies Kian Menjadi Ancaman, Pemerintah Canangkan Program “Indonesia Bebas Rabies 2020”

Sumber:https://asset.kompas.com/data/photo/2014/09/28/125934320140928-0946221780×390.JPG

    Pemerintah Indonesia mencanangkan Indonesia Bebas Rabies pada tahun 2020.  Program ini dilakukan mengingat bahwa rabies merupakan salah satu penyakit menular strategis yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk diberantas karena penyebarannya yang sudah meluas di Indonesia serta ancaman bahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Lalu upaya apa sajakah yang menjadi senjata bagi pemerintah untuk menanggulangi penyakit ini? Serta faktor apa sajakah yang dapat mendukung atau bahkan menghambat program pemberantasan tersebut? Beberapa pertanyaan tersebut kemudian dapat menggiring berbagai spekulasi dan mempertanyakan lebih jauh mengenai kesiapan dan kesanggupan pemerintah untuk mencapai “Indonesia Bebas Rabies 2020”.

    Fakta yang ada menunjukkan bahwa rabies tak bisa dipandang sebelah mata dan masih menjadi ancaman di Indonesia. Penyakit yang menyerang sistem saraf pusat manusia ini dapat menimbulkan kematian. Kementerian Kesehatan RI mencatat, sebanyak 836 kasus positif rabies ditemukan pada rentang tahun 2011-2017. Sebanyak 100 di antaranya berujung pada kematian. Data teranyar tahun 2017 mencatat posisi tertinggi angka kasus kematian akibat rabies terjadi di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat dengan jumlah 22 kasus. Disusul Sulawesi Utara (15 kasus), Sumatera Utara (11 kasus), dan Nusa Tenggara Timur (10 kasus). Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan, sebanyak 98 persen kasus penularan rabies berasal dari gigitan anjing. Sementara sisanya, 2 persen berasal dari gigitan kucing dan kera.

    Rabies merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus rabies dan bersifat sangat fatal. Rabies disebabkan oleh virus neurotropik yang merupakan virus dengan sasaran akhirnya pusat susunan syaraf, otak, dan sumsum tulang belakang dari hewan berdarah panas dan manusia (Subroto 2006). Menurut Soeharsono (2002) virus rabies dikeluarkan bersama air liur hewan yang terinfeksi dan ditularkan melalui gigitan atau jilatan Hewan Penular Rabies (HPR), terutama anjing, kucing, dan kera (Depkes 2000). Virus rabies masuk melalui luka gigitan, maka selama 2 minggu virus tetap tinggal pada tempat masuk dan daerah sekitarnya, kemudian bergerak mencapai ujung-ujung serabut saraf posterior tanpa menunjukkan perubahan-perubahan fungsinya. Masa inkubasi bervariasi yaitu berkisar antara 2 minggu sampai 2 tahun, tetapi pada umumnya 3-8 minggu, tergantung loaksi gigitan dan jumlah virus yang masuk, hal tersebut berhubungan dengan jarak yang harus ditempuh oleh virus sebelum mencapai otak.

Gambar 2. Virus rabies (Sumber : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSOK-zgKJgZV0Ry4PnV6dGeJSJf0ef_VNuMU3T5gMX8Q1nDE8E)

    Secara global, penyakit rabies telah tersebar luas di negara-negara berkembang seperti di Amerika Selatan dan Tengah, Afrika, dan Asia. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun 2013 diperkirakan 55.000 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit ini. Kasus kematian akibat penyakit rabies yaitu 50.000 kematian per tahun untuk Asia, 20.000-30.000 kematian per tahun untuk India, China rata-rata 2.500 kematian per tahun, Vietnam 9.000 kematian per tahun, Filipina 200-300 kematian per tahun dan Indonesia selama 4 tahun terakhir rata-rata sebanyak 143 kematian per tahun (Abata  2013). Kasus rabies di Bali pertama kali dilaporkan terjadi di Semenanjung Bukit, Kabupaten Badung pada November 2008. Selanjutnya wabah menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali. Sekitar 40% orang yang digigit hewan penular rabies adalah anak-anak berusia dibawah 15 tahun. (WHO 2015).

Gambar 3. Kasus rabies pada manusia yang ditularkan melalui anjing tahun 2010-2014.
(Sumber: WHO, Control of Neglected Tropical Disease)

    Rabies di Indonesia terjadi di 24 provinsi endemis rabies dan 9 Provinsi bebas rabies yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riaun, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat (Kemenkes RI 2011).

Gambar 4. Grafik situasi rabies di Indonesia tahun 2012-2016
(Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI)

    Bukti empirik dan keyakinan teoritis memperkuat bahwa rabies seperti umumnya penyakit lain memiliki lebih dari satu faktor risiko sebagai penyebab. Peneliti telah mengkaji faktor-faktor risiko yang diyakini berpengaruh terhadap kejadian rabies yakni status vaksinasi anjing (Hampson et al. 2007), sistem pemeliharaan anjing (Kamil et al. 2004), pengetahuan pemilik anjing (Wattimena dan Suharyo, 2010), mobilitas anjing (Akoso  2007), kepadatan populasi anjing (Keuster dan Butcher 2008), sosial budaya masyarakat (Mattos et al., 1999), dan sosial ekonomi masyarakat (Flores-Ibarra dan Estrella-Valenzuela 2004).

    Anjing dikenal luas sebagai reservoir dan pembawa rabies. Sampai saat ini diketahui bahwa hanya anjing sebagai pelestari siklus rabies di Bali dan belum ada hewan lain yang berperan memelihara siklus rabies. Identifikasi faktor-faktor untuk pengendalian rabies pada anjing adalah sangat diperlukan. Faktor-faktor seperti pengandangan/pengikatan anjing, memelihara hewan penular rabies lain, anjing diberi makan oleh pemilik, cara memperoleh anjing, asal anjing, pemilik pernah membawa anjing keluar desa, pemilik mengetahui bahaya rabies, pemilik mengikuti penyuluhan rabies, pendidikan, dan pendapatan pemilik anjing, tidak berpengaruh terhadap kejadian rabies. Pencegahan terjadinya rabies pada manusia sangat tergantung pada pengendalian rabies pada anjing (Yousaf et al. 2012).

    Lalu lintas hewan baik domestik maupun liar memiliki peran penting dalam penyebaran penyakit dan dapat menimbulkan kemungkinan risiko zoonosis. Lalu lintas hewan telah mengakibatkan masuknya agen patogen ke daerah yang sebelumnya bebas penyakit (Fevre et al. 2006). Lalu lintas perdagangan anjing menjadi salah satu permasalahan dalam pengendalian rabies. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mustiana (2013) tentang kemungkinan masuknya rabies ke Pulau Lombok melalui lalu lintas anjing.

Gambar 5. Kementan kendalikan rabies di NTT (Sumber:https:https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/HsVUHBIoprsgbj7bHqGi4FjycQ=/640×360/smart/filters:quality)

    Anjing memiliki nilai sosial budaya bagi masyarakat Indonesia, sehingga berdampak terhadap nilai ekonomi, seperti berburu babi pada masyarakat Sumatera Barat, adu bagong (babi hutan) bagi masyarakat Sunda, membawa anjing untuk keselamatan pada pelayaran tradisional bagi masyarakat Bugis, belis (mas kawin) bagi masyarakat Flores serta konsumsi daging anjing bagi masyarakat tertentu di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Kondisi seperti ini menyebabkan eliminasi sulit dilakukan karena ada penolakan. Berdasarkan kejadian di Flores anjing disembunyikan di perkebunan atau hutan, justru membantu menyebarkan rabies. Kemungkinan terbesar masuknya anjing terinfeksi rabies ke Lombok adalah melalui kapal dan feri dengan likehood sangat rendah. Riasari (2009) menyatakan bahwa dari 148 ekor anjing yang dilalulintaskan melalui Pelabuhan Merak Banten ke Sumatera, sebesar 58.7% memiliki titer antibodi tidak protektif terhadap rabies.

    Peranan anjing dalam penyebaran rabies terkait konsumsi pernah diteliti oleh Adiani dan Tangkere (2008), yang membuktikan bahwa dari hasil uji FAT otak anjing, sebesar 7.8% positif rabies pada anjing yang dijual di pasar Manado, Airmadidi, dan Langowan pada tahun 1994. Daging anjing dikonsumsi oleh masyarakat tertentu di beberapa wilayah antara lain di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Bali, dan Manado. Menu daging anjing seperti rica-rica dan tongseng biasanya dijual di rumah makan pinggir jalan di beberapa kota besar (Muryanto 2014).

    Menurut Mau dan Desato (2012), arus lalu-lintas yang tidak terawasi merupakan aspek kritis bagi pengendalian rabies di daerah. Wertheim et al. (2009) juga menyatakan bahwa pemotongan anjing yang tidak divaksinasi rabies di negara endemis harus dianggap sebagai faktor risiko penularan rabies. Pemindahan dan penyiapan otak anjing terinfeksi mempunyai kemungkinan besar terjadi infeksi rabies yang penularannya dapat terjadi melalui konjungtiva, mukosa mulut atau nasofaring.

    Kasus penularan rabies dari hewan ke manusia terkait konsumsi daging hewan penular rabies yang menelan dua korban meninggal dunia pernah dilaporkandan di Vietnam pada tahun 2009 (Wertheim et al. 2009). Weng et al. (2009) pernah melakukan penelitian tentang kajian risiko pemasukan anjing di Taiwan. Penyelundupan anjing secara ilegal dapat menimbulkan risiko yang besar terhadap munculnya rabies. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) telah melakukan upaya dukungan untuk memberantas perdagangan daging anjing di Indonesia dengan menggalakan penandatangan petisi “Indonesia bebas daging anjing” untuk menekan penyebaran virus rabies di Indonesia.

Gambar 6. PDHI tunjukkan dukungan Indonesia bebas daging anjing.
(Sumber:https://scontent-sjc31.cdninstagram.com/vp/e71a1a0a364399cb7a878276c4c6e107/5C31A077/t51.288515/e35/c236.0.608.608/s480x480/40509141_1080461865455528_5302287224337872990_n.jpg)

    Pengendalian rabies pada sumbernya (hewan) merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian otoritas kesehatan hewan di Indonesia belum memadai untuk melaksanakan pengendalian hewan penular rabies. WHO telah melakukan penelitian pada kurun 1980an dan 1990an di beberapa negara dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda (Tunisia, Sri Lanka, Ekuador, Maroko, Nepal, Zambia, dan Turki). Karakteristik populasi antar negara dan bahkan di dalam setiap negara sangat bervariasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejadian rabies di negara-negara Asia dan Afrika sangat tinggi dan masalahnya menjadi lebih sulit karena kurangnya infrastruktur dan biaya untuk pengendalian rabies.

    Kondisi wabah rabies tentu sangat menghawatirkan karena mengancam kestabilan berbagai sektor termasuk industri pariwisata, beberapa negara bahkan sudah mengingatkan bahwa bila wabah rabies ini terus berlanjut dan tidak teratasi maka mereka akan mengeluarkan travel warning atau larangan berkunjung bagi warga negaranya. Bila hal ini terjadi maka pendapatan daerah dari sektor pariwisata akan menurun, sehingga kegiatan perekonomian akan terganggu, mengingat sebagian besar kegiatan ekonomi di Bali bergantung pada kondisi pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung penyakit rabies dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang ada di Provinsi Bali.

    Terdapat 87 negara berkembang yang mengalami kerugian ekonomi akibat penyakit rabies. Biaya kesehatan masyarakat (KM) akibat rabies di 87 negara berkembang mencapai $US250 milyar per tahun. Kerugian ini dihitung berdasarkan jumlah Post Exposure Treatment/PET yang mencapai 200.000 orang per tahunnya. Total kerugian ekonomi (TK) akibat penyakit rabies berjangkit di Bali tahun 2008-2011 adalah sebesar Rp 336.509.892.200 (Batan 2014). Kerugian tersebut diperhitungkan berdasarkan biaya kesehatan masyarakat serta biaya vaksinasi dan eliminai anjing.

    Upaya-upaya penanganan rabies telah banyak dilakukan dengan mengimplementasikan prosedur Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia (Kiatvetindo) Rabies. Setelah program pemberantasan rabies di Bali berjalan, upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Kasus rabies pada hewan tetap ada setiap bulan. Hewan yang ditemukan tertular rabies dan telah dikonfirmasi secara laboratorium adalah anjing, kucing, babi, kambing, dan sapi, namun hingga saat ini hanya anjing diketahui sebagai pelestari siklus rabies di Bali. Adapun landasan hukum UU No.4 Th.1984, menetapkan batasan kriteria Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies adalah apabila terjadi 1 (satu) kasus kematian rabies pada manusia.

    Vaksinasi massal sebagai metode untuk mengendalikan rabies telah dikenal sejak tahun 1920-an (Knobel et al. 2007). Lembo et al. (2010) menyatakan bahwa vaksinasi rabies merupakan pendekatan yang paling efektif dalam pengendalian rabies baik pada hewan maupun manusia. Anjing yang tidak divaksin di Bali berisiko terinfeksi rabies 19,13 kali lebih besar dibandingkan dengan anjing yang divaksinasi rabies. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, oleh Kamil et al. (2004) yang melaporkan bahwa risiko infeksi rabies meningkat 121 kali pada anjing yang tidak divaksinasi. Kajian tersebut memberikan gambaran bahwa anjing-anjing yang tidak divaksin merupakan anjing-anjing yang sangat rentan terhadap infeksi rabies, karena tidak memiliki antibodi terhadap tantangan virus rabies lapangan.

    Antibodi memainkan peran sentral dalam pencegahan terhadap infeksi rabies. Menurut Moore dan Hanlon (2010), antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi rabies sangat efektif dalam mencegah infeksi, karena vaksin rabies mampu menggertak antibodi netralisasi pada level yang tinggi. Faizah et al. (2012) membuktikan bahwa vaksin yang digunakan dalam pengendalian rabies di Bali efektif membentuk kekebalan humoral maupun seluler dengan masa kekebalan protektif (di atas 0,5 IU) sampai lima bulan pasca vaksinasi. Sementara Dartini et al. (2012) melaporkan hasil kajian vaksinasi dalam kondisi lapangan dengan jenis vaksin yang sama memiliki masa kekebalan protektif sampai sembilan bulan pasca vaksinasi.

Gambar 7. Vaksinasi rabies gratis di Tabanan. (Sumber:http://cdn2.tstatic.net/bali/foto/bank/images/vaksinasi-rabies-gratis-di-tabanan_20160710_193156.jpg)

    Kasus rabies dilaporkan pula telah terjadi pada anjing-anjing yang telah divaksinasi rabies, namun kejadiannya sangat jarang yakni 8,69% (57/656) dari akumulasi kasus rabies di Bali sejak 2008 sampai 2012 (Arsani et al. 2012). Kondisi tersebut terjadi kemungkinan karena secara individu, anjing-anjing tersebut memberikan respons yang kurang baik terhadap vaksin yang diberikan. Kemungkinan lainnya adalah pada saat vaksinasi, anjing-anjing tersebut sedang dalam masa inkubasi rabies. Lembaga WHO merekomendasikan bahwa 70% dari populasi anjing di daerah tertular harus dikebalkan untuk mencegah penyebaran dan memberantas rabies (WHO 2005).

    Pada tahun 2007 program eliminasi total berubah menjadi eliminasi selektif dilakukan pada anjing liar atau yang tidak jelas kepemilikannya, hal ini terjadi karena masyarakat pada umumnya tidak menyetujui anjingnya dibunuh karena anjing mempunyai nilai ekonomi tinggi, dipercayakan sebagai penjaga rumah dan kebun juga dibeberapa tempat tertentu anjing digunakan sebagai hewan adat yaitu untuk mas kawin/belis juga dipercaya sebagai penemu sumber air dan api.

    Pengendalian populasi melalui pengendalian reproduksi telah menjadi bagian integral dari pengendalian rabies di Thailand di mana eliminasi anjing tidak dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah negara itu karena alasan sosial-budaya setempat. Lebih dari 660.000 induk anjing mendapatkan injeksi hormonal dan 55.000 disterilisasi dengan pembedahan pada tahun 1996. Namun demikian program tersebut tidak dilakukan dalam waktu lama sehingga sulit untuk diukur efektifitasnya. Pengendalian reproduksi telah diterapkan di Indonesia secara sukarela dalam pelayanan kedokteran hewan mandiri. Tidak ada laporan resmi tentang jumlah anjing yang disterilisasi, kemungkinan dalam jumlah yang sangat kecil.

    Pengendalian reproduksi pada populasi secara lebih terstruktur telah pula dilakukan oleh Yayasan Bali Swarga dengan pembiayaan tergantung pada donasi penyayang binatang terutama dari organisasi serupa yang berbasis di luar negeri. Walau bagaimanapun juga pengendalian reproduksi secara teori dapat diterapkan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di Indonesia. Negara-negara berkembang seperti di Indonesia, culling/peniadaan anjing liar (dan diliarkan) masih tetap dibutuhkan mengingat pengendalian reproduksi memerlukan biaya cukup mahal. Namun demikian eliminasi harus dilakukan dengan metode yang memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Satu-satunya yang diijinkan untuk eutanasia vektor mamalia di USA adalah M44 (sodium cyanide ejector).

    Penanggulangan dan pencegahan wabah rabies juga dapat dicanangkan dengan melakukan pendekatan kebudayaan kepada masyarakat. Desa adat memiliki peran penting dan posisi strategis dalam perumusan atau pemutusan suatu masalah yang ada, hal-hal yang diputuskan berdasarkan kondisi adat cenderung lebih di hormati dibandingkan dengan keputusan yang berasal dari pemerintah. Hal ini bila dicermati maka dapat dijadikan sebagai salah satu landasan bagi pemerintah dalam menanggulangi penyakit rabies, dengan pelibatan masyarakat adat maka penanganan penyakit rabies akan lebih dirasakan oleh warga masyarakat.

    Mahasiswa kedokteran hewan seluruh Indonesia telah memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan penyebaran virus rabies. Kontribusi yang diberikan berupa membantu petugas-petugas kesehatan hewan yang bertugas di lapang dalam memberikan vaksinasi pada hewan kesayangan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan bahaya rabies. Hal tersebut juga merupakan bagian dari pengabdian terhadap masyarakat.

Gambar 8. Mahasiswa IPB lakukan sosialisasi rabies di Palopo, Sulawesi Selatan (Sumber: http://www.inikata.com/wp-content/uploads/2018/07/Screenshot_2018-07-27-14-51-09-29.png)

    Terlepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat proses pemberantasan wabah rabies di Indonesia, setiap komponen masyarakat hendaknya mendukung dan mengawal kebijakan dan upaya pemerintah yang sedang dan akan ditempuh dalam menangani penyakit ini. Pemerintah juga diharapkan konsisten dan berkomitmen penuh dalam menjalankan program tersebut agar program “Indonesia Bebas Rabies 2020” dapat direaalisasikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Adiani S, Tangkere E. 2008. Rabies case study on dog‟s head (Canis familiaris) in Manado, Airmadidi &     Langowan Wet Markets. Di dalam: Pontjo B, Priosoeryanto, Tiuria R, editor. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, Empowering of Society through the Anuimal Health and Production Activities with the appreciation to the Indigenous Knowledge, Proceeding of the Mini Workshop Southeast Asia Germany Network (SEAG); 2007 Mei 3-5; Manado; Indonesia. Kassel (DE): Kassel University Press. 166-170.

Abata Q. 2013. Cara Atasi Beragam Penyakit Berbahaya. Al-FurQon dan Pustaka Pelajar. Madiun.

Akoso BT (2007)Pencegahan dan Pengendalian Rabies. Yogyakarta : Kanisius : 157-159.

Arsani NM, Wirata IK, Uliantara IGAJ. 2012. Epidemiologi Canine Rabies di Provinsi Bali, 2008-2012. Bul Vet 24(80): 24-37.

Batan IW, Lestyorini Y, Milfa S, Iffandi C, Nasution AA, Faiziah N, Rasdiyanah, Herbert, Palgunadi LW, Suatha KI, Kardena MI. 2014. Kerugian Ekonomi Akibat Penyakit Rabies di Provinsi Bali. Jurnal Veteriner Desember: 15 (4) : 515-522.

Dartini NL, Mahardika IGNK, Putra AAG, Scott-Orr H. 2012. Profil respon imun anjing yang divaksinasi dengan vaksin rabies (Rabivet Supra 92 dan Rabisin pada kondisi lapangan di Bali. BulVet 24(80): 8-17.

Depkes RI (2000) Petunjuk Perencanaan dan Penatalaksanaan Kasus Gigitan Hewan Tersangka/Rabies Di Indonesia. Ditektorat Jenderal PPM & PL. Depkes RI.

Faizah, Astawa I NM, Putra AAG, Suwarno.2012. The humoral immunity response of dog vaccinated with oral SAG2 and parenteral Rabisin and Rabivet Supra 92. Indo J Biomed Sci 6(1): 26-29.

Fevre EM, Bronsvoort BSM, Hamilton KA, Cleaveland S. 2006. Animal movements and the spread of infectious diseases. Trends Microbiol. 14(3): 125-131.

Flores-Ibarra M, Estrella-Valenzuela G. 2004. Canine ecology and sosioeconomic factors associated with dogs unvaccinated against rabies in Mexican city across the US-Mexico border. Prev Vet Med 62: 79-87.

Hampson K, Dushoff J, Bingham J, Bruckner G, Ali YH, Dobson A. 2007. Synchronous cycles of domestic dog rabies in sub-Saharan Africa and the impact of control efforts. PNAS 104(18): 7717-7722.

Kamil M, Sumiarto B, Budhiarta S. 2004.Kajian kasus kontrol rabies pada anjing di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Agrosains 17(3): 313-320.

Keuster T, Butcher R. 2008. Preventing dog bites: Risk factors in different cultural settings. Vet J 177: 155-156

Knobel DL, Kaare M, Fevre E, Cleaveland S. 2007. Dog Rabies and its Control.In Jackson AC, Wunner WH (Ed).Rabies. 2nd ed. USA: Elsevier Inc. Pp 573-594.

Lembo T, Hampson K, Kaare MT, Ernest E, Knobel D, Kazwala RR, Haydon D T, Cleaveland S. 2010. The Feasibility of Canine Rabies Elimination in Africa: Dispelling Doubts with Data. PloS Negl Trop Dis 4(2): e626. doi:10.1371/journal.pntd.0000626.

Mattos CCD, Mattos CAD, Loza-Rubio E, Aguilar-Setien A, Orciari LA, Smith JS. 1999. Molecular Characterization of Rabies Virus Isolates from Mexico: Implications for Transmission Dynamics and Human Risk. Am J Trop Med Hyg 61(4): 587-597.

Mau F. (2012) Epidemiologi Rabies dan Upaya Pengendalian Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Buletin Penelitian Kesehatan Vol. 40 No. 4.

Moore SM, Hanlon CA. 2010. Rabies-Specific Antibodies: Measuring Surrogates of Protection against a Fatal Disease. PloS Negl Trop Dis 4(3): e595. doi:10.1371/journal.pntd.0000595.

Muryanto B. 2014. Dogs should be off the menu, say animal lovers. The Jakarta Post, Yogyakarta. May 09 2014, [Internet]. [diunduh 2014 November 7]. Tersedia pada: http://www.thejakartapost.com.

Mustiana A. 2013. Assessment of the risk for rabies introduction and establishment in Lombok, Indonesia [tesis]. Sydney (AU): Faculty of Veterinary Science, University of Sydney.

Riasari JR. 2009. Kajian titer antibodi terhadap rabies pada anjing yang dilalulintaskan melalui pelabuhan penyeberangan Merak. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Soeharsono. 2002. Zoonosis. Yogyakarta : Kanisius : 67-72.

Subronto. 2006. Penyakit Infeksi Parasit dan Mikroba Pada Anjing dan Kucing. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Cetakan Pertama, Januari : 141-150.

Wattimena JC, Suharyo. 2010. Beberapa faktor risiko kejadian rabies pada anjing di Ambon. KEMAS 6(1): 34-42.

Weng HY, Wu PI, Yang PC, Tsai YL, Chang CC. 2009. A quantitative risk assessment model to evaluate effective border control measures for rabies prevention. Vet. Res. 2010(41):1-11.doi: 10.1051/vetres/2009059.

Wertheim HFL, Nguyen TQ, Nguyen KAT, Jong MD, Taylor WRJ, Le TV, Nguyen HH, Nguyen HTH, Farrar J, Horby P, Nguyen HD. 2009. Furious rabies after an atypical exposure. J P Med. 6(3):1-5.doi: 10.1371/journal.pmed.

WHO (World Health Organization). 2005. WHO expert consultation on rabies. WHO technical report series 931. Geneva, Switzerland.

[WHO] World Health Organization. 2013. FAQs Frequently Asked Questions on Rabies. New Delhi (IN): WHO.

Yousaf MZ, Ashfaq UA, Zia S, Khan MR, Khan S. 2012. Rabies moleculer virology, diagnosis, prevention and treatment. Virol J 9(50):doi. 10.1186/1743-422X-9-50.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *